MOROTAI – Sejumlah masalah yang tak dapat diselesaikan Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai, mulai dari air bersi, Talud, Ranperda kekerasan seksual dan KDRT dan masih banyak lagi hingga saat ini.
Atas persoalan inilah, Gerakan Mahasiswa Permerhati Sosial (GAMHAS) gelar aksi depan Kantor DPRD Morotai Senin (18/10/2021) pukul. 09:50, aksi tersebut menuntut PEMDA dan DPRD Morotai segera penuhi tuntutan mereka, karena merupakan Hak dan kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam gerakan aksi, GAMHAS membawa dua spanduk yang masing-masing terdapat tulisan yang berbedah, dispanduk yang satu bertuliskan ” PEMDA dan DPRD Sama – sama pongo alias Tuli dan juga Tolol”, sementara di spanduk yang satunya termuat 5 tuntutan masa aksi diantaranya :
1. Segera hadirkan bak penampungan air di Desa Aru Irian.
2. Hadirkan Mesin Pemfilter air di Desa Aru Irian.
3. Tuntaskan krisis air bersih di Desa Usbar Pantai.
4. Segera bangun talud penahan ombak di Desa Pangeo dan Lusuo
5. Mempertanyakan RANPERDA kekerasan seksual dan KDRT.
Kordinator lapangan (Korlap) Habib Inga ketika diwawancarai InfoMalut.com, Habib memaparkan sejumlah tuntutan yang diprotes massa aksi itu adalah masaalah yang sudah sejak lama tidak pernah menjadi perhatian PEMDA Morotai untuk diselesaikan,
Bahkan kata Habib, ada salah satunya terkait RANPERDA KDRT suda perna didorong oleh GAMHAS dibeberapa bulan lalu, namun informasi kejelasan terkait finalisasi belum diterima sampai sejauh ini.
Salah satu orator Abdurahman Saijati dalam orasinya tegas mengatakan peran dan fungsi DPRD terkesan mati suri, bahkan hilang, bayangkan saja dihari senin ini harusnya sebagian besar anggota DPRD itu berada di Kantor, bukan ketika masa aksi datang dan menyampaikan aspirasi tidak ada satu pun legislator berada di Kantor.
“Parahnya lagi Ketua DPRD Rusminto Pawane tidak pernah hadir dan menyambut serta melayani masa aksi, hal ini terjadi bukan baru hari ini,” tuturnya.
Kekesalan juga disampaikan M. Yakub Biramasi, yang juga selaku orator massa aksi, ai mengatakan, DPRD yang sekarang ini telah hilang eksistensi bahkan mati suri, lembaga legislatif yang seharusnya memanfaatkan hak angket dan interpretasi-nya kini nonsen, kalau dilihat dari situasi dari yang dibanjiri problematika sosial.
Tak kalah pedasnya juga yang dipaparkan Marwa Safar, orator dari kaum perempuan ini, dengan tegas meneriakan DPRD dan PEMDA sama – sama pongo alias tuli dan tolol, ketika Talud di Desa Pangeo dan Lusuo tak kunjung dibangun, ia juga menegaskan bahwa beberapa tuntutan yang kami bawa hari ini, itu semua berdasarkan hasil investigasi, dan sangat dikeluhkan oleh masyarakat setempat,” tegas Marwa
Berselang beberapa waktu kemudian, sekitar jam 11. 12. Wit muncul salah satu anggota DPRD Irwani Soleman yang sempat melayani massa aksi dan langsung melakukan hering. Dari hasil hering dengan sejumlah tuntutan yang disampaikan massa aksi
Irwan berjanji akan menyampaikan kepada pimpinan dan sejumlah anggota DPRD sesuai tugasnya atau pada Komisi II bersangkutan, usai hering masa aksi pun langsung membubarkan diri.
