banner 560

KAMMI Kota Ternate Tolak RUU TPKS dan Permendikbudristek PPKS

  • Bagikan
Unjuk rasa KAMMI Kota Ternate di gedung DPRD Ternate. || Foto : Fandi
banner 560

TERNATE – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Ternate, Maluku Utara, menggelar aksi demonstrasi penolakan RUU TPKS dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), di depan kantor DPRD Kota Ternate, Senin (29/11/21)

Koordinator lapangan, Maryono La Hasi menyampaikan tujuan dilakukannya aksi ini untuk meminta kepada DPRD Kota Ternate sebagai perpanjangan tangan informasi kepada DPRD Malut bahkan ke DPR RI tentang Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan UU PPKS.

Pasalnya, didalam Permendikbuk No 30 Tahun 2021 menimbulkan pasal-pasal multitafsir, diantaranya pasal 5 dan pasal 7.

“Multitafsir, karena redaksi bahasa didalamnya sangat rancuh, ini berbahaya apabila tidak dimaknai akan merubah status hukumnya,” ucap Korlap Maryono

Menurutnya, setiap perancangan UU harus melibatkan enam elemen penting, seperti Toko agama, Toko masyarakat, Toko Nasional, Pakar hukum, Pakar sosiologi, dan pakar Bahasa.

“Sehingga isi undang-undang yang dibuat baik diksinya dan pemaknaan tidak menimbulkan multitafsir,” ungkapnya

Sementara, Ketum KAMMI Kota Ternate, Faisal Tolado, meminta DPRD mengeluarkan regualasi yang mengatur terkait dengan minuman keras (Miras).

Sebab menurut Faisal, minuman keras dapat menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan secara bersama, misalkan pemerkosaan dan pencabulan.

“Masalah pemerkosaan, pencabualan, pelecehan dan lain-lain sering kali terjadi, selalu saja berawal dari pelaku mengkonsumsi minuman keras. Olehnya itu, kami meminta agar DPRD Kota Ternate secepatnya mengeluarkan regulasi yang mengatur minuman keras,” pintanya

Menanggapi tuntutan itu, Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy, menyampaikan terima kasih kepada Pengurus KAMMI, karena telah menyampaikan informasi terkait dengan naskah RUU TPKS.

“Jujur sampai saat ini saya belum sepenuhnya membuka RUU ini. Oleh karena itu dari kehadiran teman-teman sekalian saya sangat berterima kasih atas informasi ini. Dengan dasar tuntan teman-teman sekalian, saya selaku Ketua DPRD Kota Ternate mewakili lembaga akan melanjutkan tuntutan atau aspirasi teman ke DPR RI,” singkatnya

Untuk diketahui, aksi demonstrasi KAMMI Kota Ternate mengeluarkan tujuh poin tuntutan, Menolak RUU TPKS yang di buat oleh baleg DPR RI, Mendesak baleg DPR RI agar tidak mengesahkan RUU TPKS atau melakukan perbaikan materi RUU TPKS yang sesuai nilai-nilai pancasila terutama prinsip moral dan agama, Mendesak baleg DPR RI untuk memasukan materi mengenai uapaya-upaya pencegahan dan penindakan terhadap kebebasan seksual, penyimpangan seksual, pelacuran dan kehajatan seksual lain dalam RUU TPKS, Menolak segala bentuk peraturan yang berlandaskan pada RUU TPKS, termasuk tidak terbatas pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, Mendesak Mentri Pendidikan, Rebudayaan, Riset dan teknologi untuk mencabut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, Mendesak Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mundur dari jabatan dan Mendesak DPRD Kota Ternate untuk mengeluarkan PP penggangi UU (PERPU) tentang minuman keras (Miras). (*)

  • Bagikan