banner 560

Pemda Sula Tetapkan 15 Desa Fokus Penanganan Stunting Tahun 2022

  • Bagikan
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, H. Saleh Marassabesy, saat memberikan sambutan pada Forum Rembuk Stunting tahun 2021 di Istana Daerah. || Foto : Ano
banner 560

SANANA – Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menetapkan sebanyak 15 desa menjadi fokus penanganan kasus stunting di tahun 2022 mendatang.

Itu disampaikan Wakil Bupati Kepsul, Saleh Marassabesy, saat memberikan sambutan pada Forum Rembuk Stunting tahun 2021 di Istana Daerah, Senin (20/12/21).

Wabup menyebutkan 15 desa yang menjadi fokus penanganan stunting tersebut yaitu Desa Sama, Desa Fatkauyon, Desa Baleha, Desa Waisepa, Desa Waigoiyofa, Desa Pelita Jaya, Desa Waitulia,

Kemudian, Desa Mangoli, Desa Waillab, Desa Auponhia, Desa Modapuhi Trans, Desa Pastabulu, Desa Modapuhi, Desa Modapia dan Desa Minaluli.

Wabup bilang, penanganan stunting (gizi buruk) sudah menjadi agenda nasional dan Kabupaten Kepulauan Sula menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Peraturan Nomor : KEP.10/M.PPN/O2/ 2021 tentang Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022.

“Karna stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak juga berkaitan dengan perkembangan otaknya kurang maksimal,” tutur Wabup Saleh Marassabesy.

Saleh mengurai, dalam Perpres nomor 73 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan lima pilar strategi pencegahan stunting, Pertama, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten/kota dan Pemerintah desa.

Kedua peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, Peningkatan konvergensi Intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian, Pemerintah daerah provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa. Keempat, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Kelima, penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

“Dalam rangka pelaksanan strategi tersebut, maka pada hari ini kita mengadakan forum ini untuk mengatur hal-hal penting sebagai upaya penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Rembuk Stunting dan pengukuhan duta Stunting agar dapat mengawal dan memantau agenda pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Sula. Saya berharap Forum Rembuk pada hari ini dapat meningkatkan komitmen bersama untuk kemajuan negeri ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, katanya, kunci pencegahan dan penanggulangan stunting adalah pada 1.000 hari pertama Kehidupan (HPK). Sehingga perhatian kepada ibu hamil dan balita di bawah dua tahun, baik melalui intervensi spesifik, maupun inervensi sensitif, perlu ditingkatkan.

“Saya minta tidak hanya dilaksanakan oleh sektor kesehatan saja tetapi juga dilakukan oleh sektor lain. Karena tingkat keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh sektor non kesehatan,” sebutnya.

Lebuh jauh, dikatakan Wabup, untuk mengoptimalkan peran dalam upaya penanggulangan stunting, masalah gizi harus menjadi prioritas yang tidak boleh terabaikan. Proporsi dukungan mencapai 70 diantaranya melalui pembangunan sanitasi, air bersih, penyediaan pangan yang aman dan bergizi, utamanya pemahaman secara baik, serta kepedulian setiap individu.

“Pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk menjamin kecukupan gizi masyarakat. Untuk itu kepada seluruh perangkat daerah bersama stake holder terkait, kami meminta agar melakukan inovasi-inovasi dalam masa pandemi Covid-19 ini agar memastikan pemenuhan gizi masyarakat utamanya bagi mereka yang rentan seperti Ibu hamil dan anak balita. Harus Optimalkan penggunaan pangan di masing-masing wilayah untuk pemenuhan gizi masyarakat,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan