banner 560

Jembatan Kali Baleha Gagal Dibangun, Kadis PUPR Sula “Dapa Lempar”

  • Bagikan
Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Sula dan Dinas PUPR. || Foto : Ano Info Malut
banner 560

SANANA – Pembangunan jembatan air kali Baleha yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Sula, Maluku Utara, nampaknya gagal dibangun awal tahun 2022.

Diketahui, sebelumnya Komisi III DPRD dan Dinas PUPR Kepulauan Sula telah menyepakati untuk dianggarkan Tahun 2022 dengan nilai Rp 5 Milyar. Dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) selanjutnya, Kadis PUPR, Samsul Bahri Soamole mengatakan jembatan kali baleha gagal konstruksi.

Pernyataan itu sontak mengundang emosi salah satu Anggota Komisi III DPRD Kepsul, Kamal Upara, sehingga Samsul Bahri Soamole dilempari menggunakan botol mineral di saat RDP tengah berjalan, Kamis 13 Januari 2022 kemarin.

Anggota DPRD Komisi III, Kadir Sapsuha, kepada infomalut.com, Jum’at (14/1/22) membenarkan aksi pelemparan tersebut.

“Kamal Upara melempar dia (Kadis PUPR-red) dengan botol air mineral pada saat RDP kemarin,” sebut Kadir.

Kadir mengatakan, ulah Kadis PU itu membuat sejumlah Anggota DPRD marah diakibatkan pekerjaan jembatan kali Baleha dibatalkan sepihak oleh Dinas PUPR tanpa sepengetahuan Komisi III DPRD Kepulauan Sula.

“Jembatan kali Baleha gagal konstruksi dan direncanakan masuk pada anggaran APBD perubahan 2022. Makanya saya bilang, kalau gagal konstruksi bukan kadis PUPR yang punya wewenang untuk menyimpulkan bahwa jembatan kali Baleha gagal konsrtuksi, tapi tim ahli yang harus menyampaikan,” kesalnya.

Kondisi jembatan air kali Baleha yang dianggarkan dengan nilai Rp 5 Milyar tetapi gagal dibangun.

Selanjutnya kata Kadir, mengaku pekerjaan jembatan kali Baleha tahun 2022 belum bisa dikerjakan, karena masuk dalam tahap perencanaan.

“Kalau masuk pada perencanaan maka dipastikan pekerjaan fisiknya masuk di tahun 2023. Jikalau masuk pada APBD 2022, maka sudah tidak bisa, karena kemarin bicara lain dan hari ini juga bicara lain,” geram Kadir Sapsuha.

Dikatakannya, jika dipaksakan maka dapat menggandakan dokumen, sebab pekerjaan jembatan kali Baleha masuk pada APBD murni 2022.

Lebih lanjut, pihaknya meminta Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus segera mengevaluasi Kadis PUPR Sula, karena di nilai tidak memiliki kemampuan dalam pengawalan pembangunan.

“Anggaran yang sudah di tetapkan itu tidak bole di batalkan lagi. kalau pun mau dibatalkan paling tidak berkordinasi dengan kami dari pihak DPRD. Kami sangat sesali sikap Kadis PUPR Kabupaten Kepulauan Sula yang membatalkan pembangunan jembatan kali Baleha itu. Kami minta Bupati segera evaluasi Kadis PU,” tandasnya. (*)

  • Bagikan