banner 560

Kejari Halsel Panggil Kepala Perusda Primaniaga, Ada Apa ?

  • Bagikan
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halmahera Selatan, Fajar Haryowimbuko. || Foto : Istimewa
banner 560

LABUHA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan, Maluku Utara, dijadwalkan hari ini memanggil Kepala Perusda Primaniaga untuk dimintai keterangan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halmahera Selatan, Fajar Haryowimbuko kepada infomalut.com, membenarkan adanya pemanggilan tersebut.

“Iya terkait temuan di Perusda Primaniaga dan sudah hadir,” ungkap Fajar saat di konfirmasi Via WhatsApp, Senin (24/1/22).

Kajari bilang, pihaknya saat ini masih melakukan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) terkait dengan dugaan korupsi Perusda Primaniaga.

Selain Kepala Perusda, Fajar juga menyebutkan sejumlah pihak terkait juga akan dipanggil dan dimintai keterangannya.

“Iya pasti kita panggil,” singkatnya.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Halsel, Gufran Mahmud membenarkan sebanyak Rp 3 Milyar dianggarkan untuk perusahaan daerah (Perusda) Prima Niaga dalam APBD 2022.

“Tahun 2022 ini Rp 3 Milyar, sedangkan tahun 2021 Rp 2 Milyar jadi totalnya Rp 5 Milyar sekian,” tutur Gufran.

Anehnya, lanjut Gufran, dia mengakui tidak tahu hasil audit rekomendasi yang di keluarkan Inspektorat.

“Kami tidak tahu hasil audit itu,” tandasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya dalam rapat Paripurna Pemda Halsel masih menganggarkan dana sebesar Rp 3 Milyar dalam pagu APBD 2022 kepada Perusda Primaniaga. Sementara, penyertaan modal tersebut telah dikeluarkan hasil audit rekomendasi Inspektorat dengan Nomor 770/164-INSP.K/2021 tanggal 15 September 2021, tentang Laporan Hasil Audit Kinerja Perusda Halsel atas Pengelolaan dan Pemanfaatan Fasilitas Perikanan di Desa Sayoang.

Perusahan tersebut bergerak dalam bidang Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, Perkebunan, bidang Pertanian dan Peternakan, bidang Pertambangan, Property, dan bidang Perhubungan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan tujuan perusahan.

Dalam audit rekomendasi yang ditandatangani Sekda Saiful Turuy, Inspektorat Halsel telah melakukan audit kinerja dari PD Prima Niaga yang dilihat dari aspek kebijakan dan aspek pelaksanaan.

Dalam Aspek Kebijakan sejak tahun 2010 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai aset pada PPI di desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur seniai Rp 5. 871.316 580,00,- berdasarkan informasi dari Dinas Kelautan dan Periknan serta DPKAD.

Nilai Aset Tanah ATT.147.000,00,- Peralatan dan Mesin 1.858 552.500 00,-, Gedung dan Bangunan 2.814.654.100.00,-, Jalan dan Irigasi Rp 820.362.980,00,- dengan total Rp 5.871.316.580,00.

Dengan demikian Inspektorat Halsel mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar menghentikan penyertaan modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Selatan kepada Perusahan Prima Niaga Halsel.

Rekomendasi berikutnya yaini Pemerintah Daerah harus mengambil alih dan Mereposisi kembali Struktur Organisasi Perusahaan Daerah (PD) Prima Niaga sehingga dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi Pemerintah Daerah.

Selain itu memerintahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memverifikasi kembali aset fasiltas Perikanan yang telah diserahkan kepada Pemda Propinsi Maluku Utara dan aset fasilitas perikanan yang merupakan pengadaan Perusahan Prima Niaga yang diperjanjikan antara Perusda dan PT Timur Pratama Teknik.

Menanggapi itu, Sekda Saiful Turuy yang juga Ketua tim TAPD Halsel menyebutkan bahwa pihaknya pernah merekomendasikan penghentian penyertaan modal itu karena manajemen atau direksi lamanya.

“Sekarang kan direksi baru pak Supeno. Di jamannya kapala Perusda lama pak Samsi Subur itu total asetnya sekitar Rp 5 Milyar lebih karena mereka tidak pernah aktif dalam pengelolaan Perusda sehingga hasil audit rekomendasi tersebut dikeluarkan untuk menghentikan penyertaan modal,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan