banner 560

Diduga Gelapkan Anggaran Desa dan BUMDes, Kades Kaireu Didemo Warganya

  • Bagikan
Hering bersama Massa aksi dengan Kepala Seksi Ekonomi Desa, Irfan Umakamea di Kantor DPMD Halmahera Selatan. || Foto : Info Malut
banner 560

LABUHA – Ratusan masyarakat Desa Kaireu, Kecamatan Bacan Timur, melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD) Kabupaten Halmahera selatan, Maluku Utara, Senin (7/2/22) siang.

Aksi demonstrasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Kepala Desa Kaireu Mahmud Abubakar Malayu yang diduga menggelapkan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sejak Tahun 2017 sampai 2021.

Pantauan Infomalut.com, di halaman Kantor DPMD tampak ratusan masa aksi dilengkapi dengan dua Mobil Pic-Up melakukan aksi demontrasi dengan pengawalan anggota Polres Halmahera Selatan.

Koordinator massa aksi Risal Sangaji, dalam bobotan orasinya menyampaikan bahwa Kepala Desa Kaireu Mahmud Abubakar Malayu diduga memotong gaji perangkat desa sejak Tahun 2017 sampai 2021 dengan alasan yang tidak jelas.

Dikatakannya, gaji perangkat desa telah diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2019 perubahan kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa pasal 81 tentang penghasilan tetap diberikan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainya.

“Saat kami Kordinasi ke Kades Kaireu dia mengaku itu kebijakan,” sebut Risal

Orator aksi lainnya, Abdul Fatah menambahkan bahwa bukan hanya pemotongan gaji perangkat Desa, masyarakat juga protes ketidaktransparansi pengelolaan anggaran BUMDes Nijam Marahai sejak Tahun 2018-2022.

BUMDes Nijam Marahai yang resmi terdaftar di Kementerian Desa PDTT.

“Sebelumnya Kades bilang BUMDes belum bajalang masih persiapan. Sedangkan 2 minggu lalu kami masyarakat Desa Kaireu tahu bahwa BUMDes itu suda berjalan, dan Direktur BUMDes itu di jabat oleh Sekdes Kaireu, ini kan aneh. Bahkan dia punya pengurus BUMDes itu rata-rata Bidan Desa yang bertugas di desa tetangga seperti Desa Nyonyifi, Sali dan Bisui dan tara menetap lagi di Desa Kaire sampai hari ini,” jelas Abdul Fatah

Desa Kaireu, lanjut Abdul Fatah, BUMDes-nya berupa jasa transportasi angkutan darat roda empat dengan setoran perhari Rp 250.000,00- dan pendapatan perbulan Rp 7.500,000,00-.

“Dari hasil BUMDes ini di setor ke Pemerintah Desa bukan masuk ke khas BUMDes dan sampai saat ini tidak ada pertanggungjawaban ke masyarakat,” tambahnya.

Transportasi darat berupa angkutan darat roda empat (Pick-up) di Sekretariat BUMDes Nijam Marahai.

Kepala DPMD Kabupaten Halmahera Selatan, Maslan Hi. Hasan, melalui Kepala Seksi Ekonomi Desa, Irfan Umakamea dalam penyampaian hering bersama masyarakat berjanji dalam waktu dekat pihaknya ke Desa Kaireu untuk melihat pengelolaan BUMDes.

“Minggu ini kami turun ke Desa Kaireu cek langsung BUMDes-nya,” ujar Irfan

Sementara, dalam orasinya didepan Kantor Inspektorat Halsel massa juga ditemui langsung oleh Plt Kepala Inspektur Asbur Somadayo.

Asbur bilang, akhir bulan Februari 2022 tim Inspektorat akan melaksanakan audit ADD dan DD Desa Kaireu, Kecamatan Bacan Timur.

“Di akhir bulan Februari kami akan audit ADD-DD Desa Kaireu,” singkatnya. (*)

  • Bagikan