banner 560

Usulan Bupati Usman Sidik Soal 69 Nakes Bakal Diterima Kemenkes Sebagai Pegawai PPPK

  • Bagikan
Usulan Bupati Usman Sidik Soal 69 Nakes Bakal Diterima Kemenkes Sebagai Pegawai PPPK
banner 560

HALSEL – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Usman Sidik, bertemu Sekertaris Jenderal Kementrian Kesehatan (Kemenkes), Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup di ruang rapat Sekjen Kemankes, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta, Rabu (27/4).

Pertemuan ini membahan nasib puluhan pegawai honorer tenaga kesehatan (Nakes) Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak masuk dalam list Kemenkes untuk mengukiti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“(Rapat hari ini) dengan Pak Sekjen Kementrian Kesehatan, membahas nasib 69 orang Nakes yang mengabdi sudah puluhan tahun tapi tidak masuk dalam list Kemenkes untuk seleksi PPPK Kabupaten Halmahera Selatan,” kata Usman dalam keterangannya.

BACA JUGA : Bupati Halmahera Selatan Ditunjuk Sebagai Ketua Kontingen PWI Malut di Porwanas Jawa Timur

BACA JUGA : Bupati dan Wakil Bupati Halsel Berkantor di Rumdis DPRD

Menurut Usman, tak diakomodirnya 69 orang Nakes tersebut akan menjadi masalah besar. Dia bahkan bermohon agar masalah tersebut dapat diselesaikan.

“Ini masalah besar dan saya tadi mohon untuk segera (diselesaikan). Saya minta 69 orang yang sudah honor diatas 10 tahun ini dapat diakomodir. Dan tadi Pak Sekjen Kemenkes menjelaskan bahwa data usulan honorer untuk PPPK ini diusulkan pada taun 2018 oleh Pemda Halmahera Selatan sendiri. Pak Sekjen juga berjanji akan berkoordinasi dengan KemenPAN-RB untuk dilakukan perbaikan,” ungkap Usman.

Usman bahkan mengancam jika tuntutannya tak diakomodir oleh pemerintah pusat, maka Pemda Halmahera Selatan akan menolak seluruh proses PPPK di daerahnya dan akan membuat PPPK khusus daerah tanpa melibatkan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenrian Kesehatan.

Karena menurutnya, dalam verifikasi data sebagaian besar nama yang diusulkan tahun 2018 lalu itu PTT baru direkrut oleh pemerintah daerah, sementara orang yang sudah puluhan tahun menjadi PTT tidak diprioritaskan. (*)

  • Bagikan