banner 560

Walid Sukur Ditetapkan Tersangka Atas Kasus Korupsi Sewa Alat Berat di PUPR Halmahera Seletan

  • Bagikan
Walid Sukur Ditetapkan Tersangka Atas Kasus Korupsi Sewa Alat Berat di PUPR Halmahera Seletan
Konfrensi pers penetapan tersangka kasus sewa alat berat di lingkup PUPR Halmahera Selatan oleh Kejaksaan Negeri (Foto : Istimewa/Infomalut.com)
banner 560

HALSEL – Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan Maluku Utara menetapkam Walid Sukur sebagai tersangka dalam kasus korupsi sewa alat berat di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Halmahera Selatan pada 2018-2020.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Halmahera Selatan Walid Sukur ditetapkan tersangka, setelah Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan mengantongi hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara (Malut)terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah dalam kegiatan sewa alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Halsel Tahun anggaran 2018-2020.

“Hari ini kita sampaikan bahwa Penyidik Kejari Halsel telah menetapkan Walid Sukur yang merupakan salah satu Kabid di Dinas PUPR Halsel sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor B-220/Q.2.13.4/Fd.1/05/2022 Tanggal 24 Mei 2022,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halsel, Fajar Haryowimbuko, SH, MH, dalam konfrensi pers. Rabu (25/5/2022)

Tersangka Walid Sukur diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Konfrensi Pers, Kasi Pidsus Eko Wahyudi, SH juga menyampaikan, berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : PE.03.03/SR-558/PW33/5/2022 tanggal 25 April 2022 dijumpai adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 210.041.769,00. (*)

  • Bagikan