HALSEL – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara H. Usman Sidik bakal memberikan sanksi tegas kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).
Hal ini terungkap adanya dugaan mafia anggaran yang sengaja dilakukan TAPD untuk mengelabui Pimpinan mereka yakni Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba.
Informasi yang dihimpun Media ini menyebutkan, bahwa, pada pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diberikan kepercayaan oleh Bupati untuk membahas anggaran bersama dengan tim badan anggaran (BANGGAR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan. Dalam pembahasan tersebut kuat dugaan ada anggaran yang dihapus dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengakibatkan milyaran rupiah anggaran prioritas tidak diakomodir masuk dalam kegiatan di APBD-P.
Bupati Halmahera Selatan, H. Usman Sidik ketika dikonfirmasi Redaksi Infomalut.com terkait dugaan mafia anggaran yang dilakukan oleh TAPD dan badan anggaran (BANGGAR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dirinya juga mengaku kaget dengan cara-cara yang dilakukan oleh TAPD dan Banggar DPRD.
Sebab, katanya ia selalu intens mengawal setiap pembahasan anggaran tetapi masih juga sengaja dilakukan oleh bawahannya.
“Ini sudah menjadi rahasia umum dan karena itu saya akan bentuk tim independen guna melakukan pemeriksaan terhadap bawahannya yakni Sekretaris Daerah (Sekda), Saiful Turuy, Kadis DPKAD, Aswin Adam, Kepala Balitbangda, Muhammad Thahrim karena mereka sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Jika dalam pemeriksaan terbukti ada mafia anggaran maka saya tidak segan-segan untuk memberikan sangksi tegas dan mecopot dari jabatan mereka masing-masing,”tegas Bupati Usman
Lanjut orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan ini mengatakan, dirinya sudah sangat ketat melakukan pengawasan terhadap kinerja terhadap bawahannya tetapi masih juga di abaikan hal-hal yang menjadi urgen kaitan dengan anggaran dan program Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat Halmahera Selatan.
“Sangat luar biasa cara-cara yang dilakukan bawahan saya dan ini memalukan karena mengabaikan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati,”pungkasnya (*)
