HALSEL – Kepala Satgas Direktorat Korsub Wilayah V KPK, Abdul Haris, menyebut pihaknya akan memberikan nilai nol terhadap hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) di Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
Hal ini imbas dari terlambatnya pengajuan perencanaan anggaran pada APBD 2025 oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Halmahera Selatan.
“Iya, kalau terlambat, maka konsekuensinya penilaian dari kita (KPK), hasilnya nol,” tutu Abdul Haris usai Rakor MCP di Aula kantor Bupati Halmahera Selatan, Senin (14/10/2024).
“Timline waktunya (pengajuan perencanaan anggaran) kan sudah diatur di Permendagri. Artinya RAPBD (2025) sebelum Desember kan sudah harus disahkan,” akunya.
Menurut Haris, lambatnya pengajuan perencanaan anggaran ini akan berimbas pada program kegiatan yang sudah direncanakan setiap OPD.
Selain itu, Haris juga menyatakan lambatnya pengajuan perencanaan anggaran ini karena masih tingginya ego sektoral di setiap OPD dalam bekerja.
“Jadi ego sektoral internal masing-masinf OPD masih sangat tinggi, harusnya semua sinergi dorong kepala Bappeda. Kalau satu OPD terlambat, maka yang lain juga telambat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Haris menjelaskan bahwa kedatangan KPK ini bertujuan memastikan apakah skor MCP Halmahera Selatan tahun lalu yang cukup tinggi, selaras dengan realisasi di lapangan atau tidak.
Sebab, penilaian MCP ini mencakup berbagai aspek. Mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan aset.
Untuk itu, Haris meminta kepada Bupati dan Sekda Halmahera Selatan mengevaluasi kinerja semua OPD agar realisasi program kegiatan tepat sasaran.
“Misalnya kalau OPD ini belum mengajukan perencanaan, Bupati dan Sekda secepatnya evaluasi dan segera minta dipercepat. Jangan dibiarkan, karena ini punya imbas,” imbuhnya.
Diketahui, agenda Rakor MCP oleh KPK di Halmahera Selatan dijadwalkan berlangsung dua hari. Itu terhitung mulai Senin 14 s/d Selasa 15 Oktober 2024.
Rakor tersebut, tim dari lembaga antirasuah itu mendengarkan langsung pemaparan dari masing-masing OPD terkait perencanaan anggaran, realisasi program kegiatan maupun capaian pelayanan publik. (*)
