HALSEL – pada senin, 14-15 okt 2024. Bupati Pjs Kadri La Etje S.Ip M.Si, sekertaris daerah, ketua Satgas direktorat 5 (Abdul Haris), asisten , staf ahli, dan pimpinan opd di lingkungan pemerintahan kabupaten Halmahera selatan mengadakan rapat koordinasi pencegahan tindak pidana MCP KPK tahun 2024 bertempat di Aula Kantor Bupati.
Dalam sambutanya haris selaku ketua Satgas direktorat 5 wilayah maluku , maluku utara dan papua selatan, menyampaikan kehadiran beliau Bersama tim satgas di kabupaten Halmahera selatan adalah terkait tindak lanjut progress perkembangan MCP tahun 2024, karena ditahun sebelumnya kabupaten Halmahera selatan mendapat predikat terbaik MCP tahun 2023 dengan nilai 71% nilai tertinggi dari daerah lain di wilayah maluku utara, beliau juga menyampaikan kehadirantim satgas bukan hanya sebatas untuk penilaian MCP tetapi juga SPI ( survey penilaian Integritas) yang dilakukan oleh KPK Beliau juga berharap, kedepannya kabupaten Halmahera selatan mampu mempertahankan nilai MCP bahkan ditingkatkan lagi, Selain itu beliau juga berpesan untuk bekerja dengan iklas karena Allah, bukan terpaksa atau lainnya. Tutupnya.
Sementara itu Pjs Bupati Halsel Kadri La Edtje mengatakan, upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah adalah salah satunya dilakukan melalui program pencegahan korupsi, terintegrasi MCP yang merupakan aplikasi terintegrasi yang di kembangkan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk memudahkan monitoring dalam upaya kordinasi dan supervise pencegahan korupsi hal ini telah diimplementasikan oleh jajaran pemerintah kabupaten Halmahera selatan dalam beberapa tahun terakhir ini dan terbukti sangat membantu kami pemerintah kabupaten halmahera selatan dalam memperbaiki tata Kelola pemerintahn sehingga mengurangi resiko dan mencegah terjadinya tindak pidan korupsi.
“ Kabupaten Halmahera selatan selama tahun 2022 dan 2023 berada pada peringkat tertinggi seprovinsi maluku utara dalam penilaian mcp kpk, namun masih banyak yang harus diperbaiki terutama dalam hal pemenuhan terhadap area intervensi yang telah di tetapkan, karena dengan optimalnya pemenuhan terhadap area intervensi insya Allah dan niscayanya akan berbanding lurus dengan peningktan tta Kelola pemerintahan yng baik pada pemerintah daerah kabupaten Halmahera selatan, yang nantinya akan diwujudkan dalam implementasi nya,” jelas Bupati.
Pjs Bupati juga berharap, dengan adanya rapat kordinasi ini komisi pemeberantasan korupsi dapat terus memberikan arahan dan menjadi mentoring dan bimbingan dalam upya pencegahan korupsi untuk tata Kelola pemerintahan yang lebih baik kedepan, selin itu dapat menjadi pengingangat kepada semua pihak tentang pentingnya regulasi dan segala ketentuan untuk dipatuhi dalam bekerja mewujudkan Indonesia emas.
“Kepada seluruh pimpinan OPD agar dapat menyimk dengan baik paparan yang akn disampaikn, baik oleh KPK maupun timnya terhadap semua OPD para pemangku intervensi sehingga dapat menerapkan di Dinas masing msing, bersinergi dan berkomitmen Bersama serta berkolaborasi untuk mencapai tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih transparansi akuntabilitas dan bebas dari korupsi terutama pada area perencanaan , area penganggaran, mngmen public, managmen ASN dan pelayananan public dan terutama dalam rangka pembenhan asset barng milik daerah yang InsyaAllah akan menjadi fokus pembenahan pemerintah kabupaten Halmahera selatan. (*)
