HALSEL – Di meja kerja Kepala BKPPD Halmahera Selatan, berkas-berkas peserta seleksi PPPK itu menumpuk. Namun, di balik lembaran-lembaran kertas yang terlihat resmi dan sah itu, aroma busuk tercium menyengat. Di situ tersembunyi nama-nama “titipan” orang-orang dekat kekuasaan yang diloloskan lewat jalur tikus birokrasi yang licik.
Panggung seleksi PPPK tahun ini di Halmahera Selatan, seharusnya menjadi ajang pembuktian integritas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) dan bagi mereka yang telah lama mengabdi sebagai honorer. Namun, yang terjadi justru pembajakan terang-terangan. Nama-nama yang lolos seleksi diduga kuat bukan berasal dari barisan pegawai honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi, melainkan wajah-wajah baru yang punya satu kesamaan yakni kedekatan dengan lingkaran Wakil Bupati Helmi Umar Muchksin.
Di balik kelulusan itu, berdiri sosok liaison Offer (LO) berinsial BK, seoraang kepala sekolah yang menjelma makelar birokrasi. Dialah yang disebut-sebut merangkai skenario licik, menyiapkan dokumen-dokumen siluman, SK, SPTJM hingga data Dabodik fiktif. Semua demi menyulap mereka yang bukan siapa-siapa menjadi “pegawai sah” lewat jalur seleksi PPPK.
“Kami di bawah ini hanya jadi penonton. Semua sudah dipasang di atas. SK dan SPTJM itu hanya formalitas. Nama-nama itu sudah ‘diamankan’,” ungkap seorang pegawai yang memilih anonim.
Sementara mereka yang lolos dari lubang tikus atau disebut “orang titipan” tak kalah mencengangkan. Dari mantan caleg partai, pengurus partai politik, anak pejabat, hingga pekerja tambang. Nama Suryani M. Madang, mantan caleg PKB, Darto Tuanany, pengurus PKS Kayoa Selatan, hingga Fikry Tuanany, anak kepala sekolah yang sebelumnya bekerja di PT IWIP, semua masuk dalam daftar lolos seleksi PPPK.
Lebih ironis lagi, BKPPD Halsel justru meloloskan pengurus aktif partai politik yang secara aturan seharusnya tunduk pada asas netralitas ASN. Ayu Kamarullah, pengurus Partai NasDem, Noni Kamarullah, caleg PDIP, dan Kifli Murad, mantan caleg PAN, semua melenggang mulus masuk PPPK.
“Ini bukan kelalaian, ini kejahatan administrasi yang terorganisir. Ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain di sini,” ujar Ketua Komisi I DPRD Halsel, Munawir Kasuba.
Ironisnya lagi, BKPPD bungkam, bupati diabaikan ketika publik menanti klarifikasi, Kepala BKPPD Halsel, Abdillah Kamarullah, memilih bungkam.
Ia menutup diri rapat-rapat, seolah tak terjadi apa-apa. Padahal, desas-desus di internal pemerintahan menyebut BKPPD mengabaikan instruksi langsung Bupati Halsel yang memerintahkan agar proses seleksi berjalan bersih dan profesional.
Kini, ruang tunggu BKPPD berubah menjadi panggung bisik-bisik. Honorer yang bertahun-tahun mengabdi menatap nanar hasil seleksi. Mereka kalah bukan karena tak mampu, tapi karena tak punya ‘orang dalam’.
“PPPK bukan lagi tentang pengabdian, tapi tentang siapa yang punya beking kuat. Siapa yang bisa mengatur dokumen. Siapa yang punya jalur langsung ke elite,” kata seorang honorer yang kini patah arang.
Kini PPPK Halsel telah jadi panggung politik balas budi. Sebab di ujung cerita ini, publik Halsel hanya bisa bertanya, apakah DPRD benar-benar punya nyali membongkar skandal ini? Ataukah ini hanya satu dari sekian banyak cerita kelam yang akan terkubur dalam birokrasi yang kotor?
Jika kasus ini dibiarkan, maka PPPK hanya akan menjadi panggung politik balas budi, tempat para politisi menyusup ke dalam birokrasi, memandulkan integritas ASN, dan merampas masa depan para pegawai yang telah mengabdi tanpa pamrih. Negeri ini, sekali lagi, dipaksa menyaksikan bagaimana birokrasi dibajak.
