HALSEL – Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) mendesak DPD dan DPC- PDI-P segera PAW Masdar Mansur dari Anggota DPRD Halmahera Selatan lantaran melukai hati rakyat deng sebutan hinaan melalui unggahan di Media sosial Facebook.
” Menghina Rakyat dengan sebutan “Yang Mau DPR Dibubakan itu Orang GOBLOK” (K-nya 10) diniali sangat menghina rakyat secara kolektif dan terbuka,” Sebut Ketua Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) Adi H Adam.
Ketua BARAH Adi H Adam juga mengatakan, yang “goblok” itu rakyat apa dia selaku anggota DPRD, jangan mentang-mentang jadi Dewan lalu dengan mudah mengejek, atau merendahkan serta menganggap rakyat bodoh dan tidak punya akal.
Ketua BARAH juga menyebut prilaku anggota DPRD Halsel Masdar Mansur serupa dengan Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, yang menyebut orang-orang ingin membubarkan DPR sebagai “bermental tolol” hingga pelemik di publik lantaran melukai hati rakyat.
“Wakil rayakt yang tidak beretika seperti ini tidak layak jadi seorang politisi, karena hanya menelajngai wajah politik di Halsel, di mana jabatan lebih dipertahankan ketimbang integritas dan harga diri di hadapan rakyat.
Dalam postingannya, Masdar menuliskan kalimat yang dianggap melecehkan masyarakat, “Yang mau DPR dibubarkan itu orang GOBLOK (K-nya 10).”
Meski maksud frasa “K-nya 10” belum jelas, tetapi publik menilai pernyataan itu adalah bentuk makian kasar dan meganggap masyarakat bodo dalam menyuarakan wacana pembubaran DPR.
Ketua Barisan Rakyat Halmahera Selata, Adi H Adam bahkan secara terbuka mendesak Ketua DPD PDI-P Maluku Utara, Muhammad Sinen segera memberikan sanksi tegas kepada Masdar Mansur.
Ia menilai, langkah paling tepat adalah Pergantian Antar Waktu (PAW).
“Ucapan ini jelas merendahkan martabat rakyat. Jika Ibu Megawati Selaku Ketua Umum PDI-P dan Ketua DPD Muhammad Sinen membiarkan, maka partai ikut menanggung malu dan kehilangan kepercayaan publik,” tegas Adi
Jika dibiarkan, pernyataan Masdar Mansur berpotensi mencoreng citra PDI-P di Halsel, apalagi menjelang momentum politik ke depan. Publik tentu akan mengingat kasus ini sebagai bukti arogansi dan sikap anti kritik seorang legislator.
