TERNATE – Proyek pekerjaan jalan simpang Weda-Sagea-Trans Kobe di Halmahera Tengah tahun anggaran 2023 dengan nilai puluhan milyar diduga kuat sarat korupsi. Sebab, proyek itu di kerjakan 2023 lalu tapi kondisi jalan saat ini cukup memprihatinkan.
Ketua DPD Halmahera Tengah LPP Tipikor Malut, Fandi Rizky Asari kepada sejumlah wartawan mengatakan, proyek Weda-Sagea-Trans Kobe itu menelan anggaran sebesar Rp32.707.173.000 yang bersumber dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) dibawah Bakan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara yang dikerjakan oleh PT. Gunayasa Dianartha di bawah tanggung jawab PPK 2.2, Joone Seisi Manus di tahun 2023 lalu.
“Hasil penelusuran dan investigasi yang kita lakukan dilapangan diduga banyak item pekerjaan yang dikerjakan diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Sejumlah item pekerjaan itu yakni, penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi, Drainase, pekerjaan tanah dan Geosintetik, pekerjaan preventif, perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen, perkerasan aspal, struktur, rehabilitasi jembatan, pekerjaan harian dan pekerjaan serta pekerjaan pemeliharaan kinerja diduga kuat dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak pekerjaan,”tandas Fandi
Padahal menurut Fandi, alokasi anggaran senilai Rp32.707.173.000 dari Kementrian PUPR terbilang cukup fantastis untuk pembangunan jalan itu , dengan harapan memberikan dampak sosial, meningkatkan konektivitas, mempercepat pergerakan ekonomi masyarakat serta mendorong pengembangan infrastruktur di daerah. Namun, sangat disayangkan pekerjaan tersebut dibangun kuat dugaan tidak sesuai harapan dan hal itu sangat merugikan masyarakat setempat.
“Terhadap masalah tersebut, kami meminta Polda Maluku Utara melalui Direskrimsus memanggil semua pihak termasuk rekanan PT. Gunayasa Dianartha untuk periksa, agar kepastian hukum atas pembangunan infrastruktur Jalan Nasional yang dibangun Pemerintah benar-benar dapat terlaksana secara baik”pinta Ketua DPD LPP Tipikor Halmahera Tengah LPP Tipikor Malut, Fandi Rizky Asari
Hingga berita ini dipublis, pihak redaksi belum mendapatkan tanggapan dari upaya konfirmasi kepada PPK Joone Seisi Manus di BPJN Maluku Utara.
