HALSEL – Dugaan praktik penjualan BBM bersubsidi jenis solar di Pelabuhan Panamboang, Kabupaten Halmahera Selatan, mulai menjadi sorotan serius. Aktivitas yang diduga dilakukan pengelola kapal ikan berkapasitas di atas 30 Gross Ton (GT) tersebut didesak untuk ditindak aparat penegak hukum.
Ketu DPD KNPI Halmahera Selatan Sefnat Tagaku menegaskan, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di pelabuhan panamboang tanpa izin resmi merupakan pelanggaran hukum.
” Kami meminta polres Halsel segera tindak tegas terhadap pengelola kapal ikan berkapasitas diatas 30 GT, karena diduga kuat melakukan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi tanpa izin resmi selain itu para pengelola kapal juga melakukan penjualan BBM bersubsidi jenis solar diatas Harga Enceran Tertinggi (HET),
” ungkap Sefnat.
Dari hasil investigasi menyebutkan, para pengelola atau pihak ketiga ini membeli BBM subsidi jenis solar dipengecer gelap dengan harga Rp.14,000,00 perliter hingga Rp.15,000,00 perliter kemudian BBM tersebut dijual kepada kapal nelayan diatas 30 GT yang dikelolanya dengan harga Rp.25,000,00 hingga Rp.27,000,00 perliter harga yang sungguh fantastis.
Setidaknya ada 9 pengelola Kapal Ikan diatas 30 GT diketahui melakukan niaga BBM subsidi jenis solar tanpa izin resmi tersebut diantaranya pengelola kapal ikan. Inkamina 522, Inkamina 281, Inka 777, Inkamina 987, Inkamina 521, Inkamina 781, inkamina 037, imkamina145, Inkamina 144, Cendrawasi 76, Inkamina
Namun pihak kapal nelayan terpaksa harus terima, meski, harga tersebut terbilang mahal. Hal ini disebabkan pengola kapal selaku pihak ketiga telah menyediakan semua kebutuhan kapal, mulai dari konsumsi, BBM, penjualan hasil tangkap hingga kebutuhan lainnya semua ditunjangi pihak pengelola.
Praktik niaga BBM bersubsidi jenis solar tanpa izin resmi di pelabuham panamboang ini, barlaku sejak lama, namun tanpa pengawasan dan tindakan dari Aparat Penegak Hukum (APH) padahal ini merupakan tindak pidana kejahatan.
Secara aturan umum, kapal ikan dengan ukuran di atas 30 Gross Ton (GT) tidak dapat menggunakan BBM bersubsidi (seperti Solar Subsidi/JBT), melainkan harus menggunakan BBM non-subsidi.
Atas perbuatan ini, pengelola Kapal ikan diatas 30 GT di pelanuhan panamboang telah melanggara Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada pasa 55 menyebutkan, pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi terancam pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal hingga Rp60 miliar.
Selain itu para pengelola kapal juga dikenakan pasal 53 huruf b dan c (Pengangkutan atau Penyimpanan tanpa Izin) melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp40 miliar.
Serta melakukan penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan: pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp30 miliar. Melakukan niaga tanpa Izin Usaha Niaga (seperti pengecer ilegal): pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp30 miliar.







