HALSEL – Sejumlah pengelola kapal ikan diatas 30 Gross Ton (GT) selaku pihak ketiga di Pelabuhan Panamboang diduga kuat lakukan pengakutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar, diatas Harga Enceran Tertinggi (HET) mulai dari Rp,25,000 perliter hingga Rp,27.000 ribu perliter kepada kapal nelayan yang dikelolanya.
Setidaknya ada 9 pengelola Kapal Ikan diatas 30 GT diketahui melakukan niaga BBM subsidi jenis solar tanpa izin resmi tersebut diantaranya pengelola kapal ikan INKA 522, INKA 281, Inka 777, INKA 987, INKA 521, INKA 781, Mina 037, Mina 145, Mina 144
Hasil penyelusuran media minggu (8/11/2026) akhir pekan mengantong sejumlah informasi, menyebutkan, para pengelola atau pihak ketiga ini membeli BBM subsidi jenis solar dipengecer gelap dengan harga Rp.14,000,00 perliter hingga Rp.15,000,00 perliter kemudian BBM tersebut dijual kepada kapal nelayan diatas 30 GT yang dikelolanya dengan harga Rp.25,000,00 hingga Rp.27,000,00 perliter harga yang sungguh fantastis.
Namun pihak kapal nelayan terpaksa harus terima, meski, harga tersebut terbilang mahal. Hal ini disebabkan pengola kapal selaku pihak ketiga telah menyediakan semua kebutuhan kapal, mulai dari konsumsi, BBM, penjualan hasil tangkap hingga kebutuhan lainnya semua ditunjangi pihak pengelola.
Praktik niaga BBM bersubsidi jenis solar tanpa izin resmi di pelabuham panamboang ini, barlaku sejak lama, namun tanpa pengawasan dan tindakan dari Aparat Penegak Hukum (APH) padahal ini merupakan tindak pidana kejahatan.
Secara aturan umum, kapal ikan dengan ukuran di atas 30 Gross Ton (GT) tidak dapat menggunakan BBM bersubsidi (seperti Solar Subsidi/JBT), melainkan harus menggunakan BBM non-subsidi.
Atas perbuatan ini, pengelola Kapal ikan diatas 30 GT telah melanggara Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada pasa 55 menyebutkan, pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi terancam pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal hingga Rp60 miliar.
