JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan mengatakan di masa penanganan pandemi ini yang diperlukan adalah kebijakan yang tegas. Dirinya juga meminta seluruh pejabat untuk berjalan dalam satu kebijakan yang tegas, terkontrol, dan konsisten dengan kedisiplinan yang tinggi.
“Sehingga insyaallah kita akan lebih cepat berhasil melawan COVID-19 dan rakyat Indonesia bisa hidup normal kembali,” tandas Syarief dalam keterangannya, Kamis (7/5/2020).
Dilansir dari Detik.com kamis (7/5/2020) Syarief Hasan mengungkapkan bahwa di China negara asal pandemi COVID-19 saja, kebijakan potensi penyebaran virus sangat ketat dengan tegas melarang warga asing masuk. Walaupun, di sana sudah signifikan berhasil menangani wabah dan sudah hidup normal kembali.
“Wuhan sudah memulai kehidupan normal namun masih melarang warga asing masuk ke sana. Kalau mereka saja melarang warga asing masuk, mengapa justru di Indonesia masih mempersilahkan warga asing masuk seperti kabar TKA China yang rencananya akan masuk ke Indonesia,” tambahnya.
Syarief Hasan juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo dengan kerja kerasnya mengeluarkan berbagai kebijakan yang tegas dalam rangka upaya melawan pandemi COVID-19.
“Saya sangat mengapresiasi ketegasan dan kebijakan beliau seputar upaya penanganan pandemi ini. Salah satu kebijakan dan ketegasannya adalah turut meluruskan pernyataan Menteri Perhubungan saat Raker dengan DPR tentang kebijakan pelonggaran PSBB,” ungkap Syarief.
Bagi Syarief Hasan sendiri, pelonggaran PSBB di masa pandemi dengan salah satu kebijakannya membuka akses transportasi, mesti berkaca kepada negara-negara lain yang telah berhasil menangani COVID-19. Ada beberapa aspek utama yang harus diperhatikan dan dicontoh ketika akan melonggarkan kebijakan, diantaranya keberhasilan menurunkan tingkat terinfeksi dan mortality secara signifikan.
“Beberapa negara yang berhasil menurunkan tingkat terinfeksi dan mortality tersebut sehingga berani mengambil kebijakan pelonggaran adalah Korea Selatan dan Republik Ceko. Untuk Indonesia, saya melihat untuk saat ini kedua parameter tersebut trennya memang semakin meningkat,” ungkapnya.
Seperti diketahui, dalam keterangan persnya, di BNPB Jakarta, Rabu (6/5), terkait pernyataan Menhub tersebut, Doni Monardo menegaskan bahwa layanan transportasi yang dibuka dalam rangka pelonggaran, bukan diperuntukan kepada masyarakat umum. Tetapi, untuk pihak-pihak yang memiliki sangkut paut dengan upaya penanganan COVID-19 di Indonesia. (dtk)
